GORONTALO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Triwulan III Tahun 2026, bertempat di kantor BPBD Provinsi Gorontalo. Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan dokumen pendukung, serta ketercapaian indikator pelayanan dasar sub-urusan bencana pada BPBD kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.
Evaluasi tersebut juga bertujuan mengidentifikasi capaian dan kendala pelaksanaan SPM, sekaligus mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kebencanaan agar berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Abd. Karim A. Rauf pelaksanaan kegiatan ini mendorong BPBD kabupaten dan kota untuk memastikan data capaian SPM disusun secara akurat, didukung dokumen yang lengkap, serta sesuai dengan indikator pelayanan yang telah ditetapkan.
Dalam proses evaluasi, masing-masing BPBD kabupaten dan kota diminta menyiapkan rekapitulasi capaian SPM Triwulan III Tahun 2026, data penerima pelayanan dasar, serta dokumen pendukung pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, hingga penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Dokumen realisasi anggaran, laporan kendala pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut pemenuhan SPM juga menjadi bagian penting yang perlu disiapkan untuk mendukung proses evaluasi secara menyeluruh.
Melalui pemeriksaan data dan dokumen tersebut, BPBD Provinsi Gorontalo berupaya memastikan pelaporan capaian SPM dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam mengukur sejauh mana pelayanan dasar kebencanaan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Selain memastikan kesesuaian data, evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPBD Provinsi Gorontalo dan BPBD kabupaten/kota dalam mengatasi berbagai kendala, menyamakan pemahaman terhadap indikator SPM, serta menyusun langkah perbaikan yang diperlukan.
Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana merupakan instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan informasi rawan bencana, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, capaian pelayanan dapat dipantau secara lebih terukur, sementara kekurangan dalam pemenuhan indikator dapat diidentifikasi untuk ditindaklanjuti pada periode berikutnya.
BPBD Provinsi Gorontalo berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelaporan dan pelaksanaan SPM di seluruh kabupaten dan kota, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kebencanaan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.













