GorontaloOpiniPendidikan

Bullying Mengancam Generasi dan Peran Negara dalam Mengatasi 

220
×

Bullying Mengancam Generasi dan Peran Negara dalam Mengatasi 

Sebarkan artikel ini

BONPES.COM – Dunia pendidikan di Indonesia kembali diselimuti awan hitam. Lagi-lagi tragedi memilukan menimpa seorang pelajar kelas 2 Sekolah Dasar (SD) di Pemalang yang merenggut nyawa akibat perundungan (bullying) yang dilakukan oleh kakak kelasnya sendiri.yang disayangkan juga dari kejadian ini ternyata si korban telah di ketahui oleh seorang guru telah mengalami perundungan tapi dari guru tersebut malah membiarkan begitu saja perbuatan ini. Dari kejadian bullying tersebut meninggalkan luka mendalam bagi pihak keluarga dan kerabat dekatnya dan kejadian ini seolah menjadi tamparan nurani bagi publik serta menjadi catatan hitam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

 

Tragedi perundungan ini sering kali terjadi dikalangan masyarakat khususnya ranah pendidikan bahkan yang menghawatirkan lagi ini bukan hanya terjadi di ranah pendidikan umum tapi juga kerap terjadi di pendidikan berbasis Islam atau madrasah, beberapa kasus sering kali terjadi, namun yang disayangkan adalah upaya pencegahan dari kasus tersebut terhalang dengan adanya pelaku yang masih di bawah umur, apalagi yang menjadi pelakunya adalah yang memiliki kedudukan dan terpandang. Akhirnya kasus tersebut hanya sampai di tahap yang tak akan mampu menjadikan para pelaku jera akan perbuatan bullying yang mereka lakukan

 

Kasus kekerasan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan karena di lihat dari Data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan di satuan pendidikan terus mengalami lonjakan. Berdasarkan data hasil pemantauan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sepanjang periode 2020 hingga 2025, angka kekerasan di lingkungan sekolah mencatatkan tren kenaikan yang tajam dari tahun ke tahun.

 

Kegagalan Sistem Sekuler-Kapitalistik dan Pengabaian Negara

 

Melihat tren peningkatan kasus kekerasan yang tiada henti, bisa di ketahui lebih jelas bahwa kerusakan bukan hanya sekedar diakibatkan dari pendidik atau kualitas dari ranah pendidikan tersebut tapi karena diakibatkan oleh sistem pemerintahan yang menganut paham kebebasan dan berikut kegagalan dari sistem kapitalisme :

1. Kegagalan Sistem Pendidikan Sekuler-Kapitalistik

Meningkatnya maraknya perundungan di sekolah secara langsung mengindikasikan kegagalan sistemik dari paradigma pendidikan yang berlandaskan tatanan sistem sekuler-kapitalistik. Dimana Sistem saat ini senantiasa memisahkan nilai-nilai keagamaan dari kehidupan sosial dan persekolahan, bahkan di ranah kehidupan yang lain. Pendidikan dalam sistem kapitalisme menjadikan para pelajar hanya berorientasi hanya pada pencapaian akademis formal, angka kuantitatif, serta kesiapan mental untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (orientasi materialis-kapitalistik), pelajar saat ini hanya di cekoki dengan pemikiran bahwa tujuan dari menuntut ilmu hanya mengejar materi saja, tanpa lebih mendominasi bahwa pendidikan untuk menjadikan pribadi yang lebih taat beragama, amanah dn memiliki sikap terpuji.

 

Akibatnya, yang terjadi dalam sistem ini yaitu kurikulum dan proses pembelajarannya hanyalah abai dalam memanifestasikan pembentukan karakter yang baik, akidah yang kokoh, serta moralitas peserta didik. Ketika nilai moral dan pemahaman agama diamputasi dari proses pendidikan, maka akan lahir generasi yang minim empati, rapuh secara kepribadian, gampang terpengaruh tren kekerasan, dan memandang remeh aksi merendahkan atau menyakiti sesama teman.

 

2. Pengabaian dan Ketidakseriusan Negara

Kenaikan angka perundungan dari 91 kasus hingga melampaui 600 kasus dalam lima tahun menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa negara saat ini terkesan abai dan tidak serius dalam menangani akar masalah perundungan.

 

Pendekatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejauh ini cenderung bersifat reaktif, parsial, dan sekadar pemadam kebakaran baru heboh dan mengambil tindakan ketika ada kasus fatal yang viral di media massa. Negara gagal merumuskan mekanisme perlindungan komprehensif yang mampu mencegah kekerasan sejak dini. Tiadanya pengawasan sistemik, kurangnya perlindungan fisik dan psikologis di sekolah, serta ketiadaan sanksi yang memberikan efek jera (deterrent effect) mencerminkan betapa peran negara dalam melindungi generasi muda masih sangat minim dan lemah.

 

Tata Pengelolaan dan Peran Negara Berbasis Islam

Untuk memutus rantai kekerasan dan menyelamatkan generasi penerus dari ancaman perundungan, diperlukan perubahan tatanan secara fundamental, komprehensif, dan sistemik. Islam sebagai tatanan hidup yang sempurna menyediakan seperangkat aturan utuh dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, aman, dan berakhlak mulia.

 

Penerapan Sistem Pendidikan Berbasis Akidah Islam

 

Langkah paling fundamental adalah merekonstruksi sistem pendidikan nasional dengan menerapkan sistem pendidikan Islam berlandaskan akidah Islam. Pendidikan ditujukan untuk membentuk peserta didik yang memiliki syakhsiyah Islam (pola pikir dan pola sikap yang selaras dengan nilai-nilai keislaman), sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Dengan fondasi akidah yang meresap dalam setiap mata pelajaran, pelajar dididik untuk menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Hal ini menumbuhkan rasa kasih sayang, empati, kebiasaan tolong-menolong, serta kesadaran untuk tidak berbuat zalim atau menganiaya orang lain.

 

Tanggung Jawab Penuh Negara (Rai’in)

Dalam pandangan Islam, negara mengemban peran sentral sebagai pelindung dan penanggung jawab (rai’in) atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Tanggung jawab negara ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan yang aman. Negara menjamin terpenuhinya fasilitas sekolah yang memadai, aman, dan kondusif sehingga tidak ada “ruang gelap” atau celah bagi terjadinya aksi perundungan antar-pelajar.

Penyediaan guru berkompeten dan berintegritas. Negara melatih, membina, dan menjamin kesejahteraan para guru agar mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar materi, tetapi juga menjadi pendidik, pengayom, dan teladan moral bagi peserta didik.

 

Penyusunan Kurikulum Sahih. Negara menyusun kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan pembentukan kepribadian mulia pada anak didik secara konsisten di semua jenjang sekolah.

Sinergi Tiga Pilar Kontrol dan Aturan Hukum yang Tegas

Pencegahan dan penanganan kasus perundungan tidak dapat diserahkan kepada salah satu pihak saja, melainkan membutuhkan penegakan tiga pilar penopang. Pertaman, kontrol Keluarga (Madrasah Pertama). Keluarga difungsikan kembali sebagai benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, kesantunan, dan pemahaman agama sejak dini.

 

Kedua, kontrol masyarakat (pengawasan sosial). Masyarakat menjalankan fungsi kontrol sosial yang aktif, peduli, serta tidak acuh. Masyarakat wajib menegur dan mencegah ketika melihat gejala perundungan atau perkelahian di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun sekolah.

 

Ketiga, ketegasan aturan dan sanksi hukum oleh Negara. Negara wajib menerapkan aturan hukum yang jelas, tegas, dan berkeadilan bagi siapa saja yang melakukan perundungan atau kekerasan, disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

Kehadiran sanksi yang tegas bertujuan untuk mendidik, menyadarkan pelaku, memberikan keadilan bagi korban, serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

 

Sudah saatnya negara berhenti abai dan mengambil langkah nyata yang fundamental. Hanya dengan meninggalkan sistem pendidikan sekuler yang kapitalistik, serta beralih menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang didukung oleh peran aktif negara, kontrol keluarga, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan melahirkan generasi emas yang tangguh serta berakhlak mulia. Penulis: Nurhayati Laba, S.Pd (Aktivis Muslimah)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *