GorontaloNasional

Korupsi Dana BNPB: Luka Rakyat, Krisis Amanah

91
×

Korupsi Dana BNPB: Luka Rakyat, Krisis Amanah

Sebarkan artikel ini

BONPES.COM – Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan dan masyarakat terancam kehilangan ruang hidup, negara seharusnya hadir dengan perlindungan nyata. Justru disayangkan para pejabat negara yang harusnya menjadi pelindung tega melakukan pejarahan terhadap dana bencana. Komisi Pemberantasan Korupai melakukan OTT di BNPB pad tanggal 13 Oktober 2026 dan telah menetapkan 5 tersangka, salah satunya adik dan tenaga ahli Kepala BNPB.

Praktik korupsi ini diduga berlangsung sejak 2022 di tengah banjir, longsor, dan karhutla yang terus menghantam rakyat. Ironinya kasus korupsi ini bukan sekedar kejahatan biasa, melainkan penghianatan terhadap amanah publik karena diduga terjadi disaat kondisi darurat dan rakyat membutuhkan perlindungan.

Dari problem ini kita perlu mengkritisi serta memdalami mengapa kasus korupsi ini seolah sudah menjamur dikalangan pejabat negara. Apakah persoalanya semata ada karena keserakahan individu ataukah ada persoalan mendasar dalam sistem yang mengatur kekuasaan sehingga kepentingan pribadi mengalahkan tangung jawab terhadap rakyat?

Sekularisme Melahirkan Korupsi

korupsi berulang yang dilakukan oleh pejabat negara menunjukan adanya krisis integritas yang berakar pada sistem kehidupan sekuler. Sekulerisme yang memiliki cara pandang memisahkan agama dari kehidupan menjadikan keimanan tidak menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan. Akibatnya ketika aqidah tidak dijadikan sebagai landasan dan berpikir dan bertindak maka jabatan rentan dipandang sebagai cara untuk meraih keuntungan pribadi bukan sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan.

Disisi lain kapitalisme yang asasnya sekularisme dan berorientasi pada materi membuka celah terjadi korupsi mualai dari jual beli jabtan politik balas budi bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya kekuasaan tidak lagi berorientasi pada kemaslahatan rakyat melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kondisi ini juga diperparah oleh lemahnya pemgawasan dan kontrol terhadap pejabat negara serta penegakan hukum yang tidak tegas.Ketika kekuasaan tidak diawasi secara efektif dan sanksi tidak memberikan efek jera, praktik korupsi semakin mudah berulang, bahkan berpotensi menjadi bagian dari pola tata kelola yang menyimpang. Dengan demikian, maka sejatinya korusi tidak cukup dipandang sebagai persoalan moral individu semata, tetapi penyakit bawaan yang perlu di kritisi dari paradigma dan sistem yang membentuk tata kelola kekuasaan.

Islam sebagai solusi

Islam sebagai solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan hingga ke akarnya. Dalam islam negara menjadi garda terdepan dalam melayani dan melindungi rakyat terlebih ketika ada bencana. Sebab pemimpin dalam islam adalah raa’in yakni sebagai pengurus urusan rakyat sekaligus junnah sebagai pelindung yang menjaga mereka dari ancaman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun dalam islam, jabatan bukanlah privilese untuk mengejark kepentingan pribadi, melainkan amnah yang perlu dipertangung jawabkan dihadapan Allah Swt. Karena itu, pembersntasan korupsi tidak hanya mengandalkan pengawasan dan penegakam hukum, tetapi perlu dimulai dari pembentukan kepribadian islam melalui pendidikan berlandaskan aqidah yang akan membentuk pola pikir dan pola sikap yang menjadikan halal-haram sebagai standar perbuatan. Dengan kesadaran bahwa Allah maha mengawasi maka pejabat akan tetap menjaga amanah sekalipun tanpa adanya pengawasan KPK.

Selain membangun ketakwaan individu, negara akan menerapkan mekanisme pengawasan dan pengelolaan kekayaan pejabat secara sistemik untuk menutup celah korupsi. Pejabat negara dilarang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya, sementara kekayaan mereka dicatat sejak awal pengangkatan. Apabila ditemukan pertambahan harta yang tidak wajar, dilakukan pemeriksaan untuk menelusuri sumber perolehannya. Pejabat wajib mempertanggungjawabkan asal-usul harta tersebut. Jika terbukti berasal dari penyalahgunaan jabatan, harta itu dapat disita dan dikembalikan ke Baitulmal sebagai bentuk penanganan terhadap ghulul (pengkhianatan terhadap harta publik).

Di samping itu, negara dalam islam akan menetapkan sanksi ta’zir bagi perbuatan yang hukumannya berada dalam kewenangan penguasa atau hakim sesuai aturan syariat. Dalam konteks korupsi, sanksi dapat mencakup publikasi pelaku, penyitaan harta hasil kejahatan, penjara, atau bentuk hukuman lain yang dibenarkan syariat sesuai fakta dan tingkat pelanggarannya. Sanksi Islam memiliki fungsi zawajir, yakni mencegah pelaku mengulangi kejahatan sekaligus memberikan efek pencegahan bagi masyarakat, sehingga amanah kekuasaan tidak dijadikan instrumen memperkaya diri, melainkan dijalankan untuk kemaslahatan rakyat sesuai hukum Allah.

OTT ditubuh BNPB semestinya menjadi alaram keras bahwa korupsi bukan sekedar persoalan individu melainkan kesalahan tata kelola dan sistem yang harus dibenahi hingga ke akarnya. Oleh karena itu kondisi ideal ini hanya dapat diwujudkan ketika umat menyadari pentingnya penerapan Islam secara kaffah dalam institusi, sehingga kasus korupsi oleh pejabat negara bisa terselesaikan. Wallahu alam bishowab.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *