Gorontalo

Fenomena Downgrade: Alarm Krisis Ekonomi dan Rapuhnya Kesejahteraan

147
×

Fenomena Downgrade: Alarm Krisis Ekonomi dan Rapuhnya Kesejahteraan

Sebarkan artikel ini

BONPES.COM – Akhir-akhir ini fenomena downgrade yang terjadi pada kelas menengah banyak di perbincangkan. Banyak masyarakat kelas menengah memilih menurunkan standar hidup demi bisa bertahan hidup.

Dahulu fenomena tekanan finansial ditandai dengan menghabiskan tabungan (makan tabungan atau mantab), sekarang semakin banyak orang yang hidup dari utang (makan utang atau maut). Jika dahulu orang menyisihkan uang untuk menabung, sekarang banyak orang menyisihkan uang untuk membayar utang.

Data menunjukan Jumlah penduduk kelas menengah tercatat turun dari 60,8 juta orang (23 persen) pada 2018 menjadi 46,7 juta orang (16,6 persen) pada 2025. Penduduk yang berada pada kelompok ekonomi rentan, yaitu kelompok rentan miskin dan calon kelas menengah, semakin mendominasi piramida ekonomi, dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025

Akhirnya terlihat dari perubahan gaya hidup masyarakat seperti memilih barang yang lebih murah atau promo, mengurangi kebutuhan hidup, bahkan sampai tatanan pemeriksaan kesehatan malah ditunda. Pertanyaanya apakah masyarakat yang tidak pintar mengatur keuangan??

Ternyata dibalik fenomena downgrade ada daya beli yang tertekan, kenaikan harga kebutuhan hidup semakin melonjat, ada ancaman PHK dan ditambah lagi pendapatan tidak sebanding dengan pengeluran biaya hidup, sehingga mengharuskan untuk mencari tambahan pendapatan.

Semua itu lahir dari Sistem ekonomi kapitalisme yang berlaku saat ini mendorong masyarakat untuk mengejar gaya hidup mewah dan mengedepankan gengsi. Di sisi lain, kapitalisme juga dinilai telah melahirkan kemiskinan struktural.

Buktinya pertumbuhan ekonomi pun tidak otomatis menjamin kesejahtraan jika akses pekerjaan,kekayaan dan kebutuhan dasar tidak merata. Lantas bagaimana Islam memandang hal ini ?

Paradigma Gaya Hidup Islam

1. Prioritas, Bukan Gengsi. Islam tidak melarang kaya, tetapi Islam mengajarkan paradigma hidup yang benar. Allah Swt. berfirman untuk tidak berlebih-lebihan. Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwa kebutuhan manusia bertingkat seperti kebutuhan primer (dharuriyyat) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus dijamin. Kebutuhan sekunder dan tersier adalah pelengkap.

Kapitalisme mengajarkan penuhi semua keinginan, meski harus berutang. Sementara Islam mengajarkan penuhi kebutuhan berdasarkan prioritas syar’i. Seorang ibu muslimah tidak malu untuk downgrade dari kafe mahal ke memasak di rumah, bukan karena miskin, melainkan karena ia paham bahwa fungsi lebih mulia daripada gengsi. Ia tidak malu memakai baju yang itu-itu saja, karena ia tahu hartanya lebih baik digunakan untuk pendidikan anak daripada sekadar pamer. Downgrade dalam Islam bukanlah mode bertahan karena terpaksa, melainkan mode sadar karena _zuhud_

2. Negara Wajib menyediakan lapangan kerja, bukan memalak dengan pajak. Langkah ini yang paling fundamental. Dalam “An-Nidham Al-Iqtishadi’” ditegaskan bahwa negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi laki-laki sebagai penanggung nafkah. Caranya? Dengan mengelola kepemilikan umum dan negara secara langsung, membuka industri berat, serta mengelola sumber daya alam tanpa menyerahkannya kepada pihak asing.

Selain itu, negara haram membebani rakyat dengan pajak yang zalim. Pajak dalam Islam (dharibah) hanya dipungut dalam kondisi kas negara kosong, hanya diambil dari orang kaya, dan hanya untuk kebutuhan yang hukumnya wajib. Tidak seperti hari ini, di mana bayi yang baru lahir pun sudah menanggung PPN dari popoknya. Jika lapangan kerja luas dan pajak tidak mencekik, tidak akan ada istilah mantab dan maut. Suami bisa bekerja dengan layak, dan ibu bisa fokus di rumah mendidik generasi tanpa harus dipaksa menjadi tulang punggung tambahan.

3. Islam menjamin kebutuhan dasar sehingga tidak ada tekanan finansial massal. Inilah yang membuat saya tersentuh saat membacanya. Dalam sistem Islam, negara menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan dasar individual (sandang, pangan, dan papan) serta tiga kebutuhan dasar komunal (kesehatan, pendidikan, dan keamanan) secara mutlak dan gratis—atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Jaminan ini dibiayai dari Baitulmal yang bersumber dari pengelolaan harta milik umum dan negara, bukan dari memalak rakyat lewat pajak.

Jika sistem ini tegak, seorang ibu tidak perlu downgrade kesehatan anaknya. Ia tidak perlu dilematis memilih antara membeli susu atau membayar SPP, karena pendidikan dan kesehatan sudah dijamin oleh negara. Krisis finansial massal seperti hari ini tidak akan terjadi karena negara berfungsi sebagai benteng, bukan beban.

4. Negara sebagai ra’in, bukan pedagang. Syekh Taqiyuddin menegaskan hadis Rasulullah saw., “Imam/pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Fungsi negara adalah ri’ayah—melayani, mengurusi, dan melindungi. Bukan seperti hari ini, di mana negara beroperasi layaknya pedagang yang menjual asetnya, memalak rakyatnya, dan membiarkan korporasi mengeruk kekayaan alam. Dian Moha (Aktivis Muslimah)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *