BONPES.COM – Kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar persoalan lingkungan melainkan ancaman yang serius bagi kehidupan. Pada september 2026 kemtian akibat polusi udara di indonesia melonjak sekitar 42% menjadi 5.310 jiwa. Ada sekitar 3.560 kematian akibat polui karhutlj dua kali lipat daripada estimasi bulan sehelumnya.
Anacamam polusi juga tidak terbatas pada wilayah yang mengalami kebakaran, Adanya partikek PM2, 5 yang dhasilkan dari kebakaran dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga menyebabkan banyak wilayah dan masyarakat yang terpapar udara berbahaya.
Tidak haya berdampak bagi kesehtan, karhutla juga berdampak pada ekonomi warga. Kurangnya aktivitas dan sumber penghasilan membuat pendapatan wargaa menurun sementara ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi.
Kondisi ini menunjukan bahwa karhutlah bukanlah persoalan biasa layakna becana alam. Ada hal yang kemudian perlu evaluasi berkaitan dengan buruknya tata kelola hutan dan lahan yang telaah merugikam fan menyengsarakn rakyat. Lambatnya penanganan karhutla dan minimnya mitigasi sehingga karhutla berlangsung dengan waktu panjang dan meluas keberbagai wilayah.
Karhutla memperlihatkan bahwa kerugian akibat kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan saat bencana terjadi. Rakyat harus menanggung dampak berkepanjangan bagi kesehatan ataupun ekonomi. Bahkan setelah api berhasil dipadamkan. Ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi harus menyentuh akar penyebabnya.
Pangkal Masalah
Sistem kapitalisme menjadi pangkal masalah karhutla karena kapitalisme memosisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Sehingga orientasi keuntungan inilah yang mendorong para pelaku usaha untuk meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran inilah yang dianggap sebagai salah satu cara yang lebih efektif dan murah.
Dalam paradigma kapitalisme negara sering ditempatkan terbatas pada pembuatan regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal. Negara tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada korporasi. Ketika kebijakan lebih berpihak pada kepentingan investasi dan korporasi, maka pengawasan serta perlindungan terhadap masyarakat berpotensi melemah.
Islam sebagai solusi
Dalam Islam, negara bukan sekadar pembuat kebijakan dan regulator, melainkan pengurus (raa’in) sekaligus pelindung (junnah) bagi rakyat. Artinya negara wajib menjamin keamanan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh tinggal diam sebab membiarkan rakyat terus berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah kepemimpinan. Negara harus hadir memastikan rakyat terlindungi bukan sekedar himbauan untuk menggunakan masker atau mengurangi aktivitas luar.
Islam juga menetapkan bahwa hutan yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir korporasi. Salah satunya merujuk pada hadis Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud). Dengan demikian, apa pun yang menjadi hajat hidup orang banyak dan jika ketiadaannya di tengah masyarakat dapat memicu kesulitan, sesuatu itu dikategorikan sama dengan sifat harta milik umum. Negara wajib mengelola atau mengatur pemanfaatannya agar kembali kepada rakyat. Dalam pengelolahannya negara akan memperhatikan kelestarian alam dan mencegah kerusakan ekologis. Karena itu, pembukaan lahan tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, deforestasi masif, dan bencana yang mengancam kehidupan rakyat.
Negara wajib melakukan mitigasi, memperkuat pengawasan dan penanganan karhutla secara maksimal. Jika kebakaran terjadi, negara wajib segera mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, mulai dari petugas pemadam, aparat terkait, teknologi, anggaran, hingga dukungan militer apabila diperlukan.
Begitu pula masyarakat yang terdampak harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan memadai. Sementara itu, siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan harus mendapatkan sanksi tegas, tanpa pandang bulu, termasuk korporasi maupun pejabat yang terlibat.
Negara akan menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan dengan menetapkan sanksi takzir berdasarkan ijtihad yang disesuaikan dengan tingkat keparahan dampak kerusakan, volume kerugian publik, dan motif pelaku. Inilah sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam Islam guna mencegah dan menyelesaikan masalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpijak pada prinsip-prinsip syariat. Pengelolaan alam (hutan, gambut, tambang) yang sesuai syariat ini akan membawa kemaslahatan bagi makhluk hidup baik bagi manusia, hewan maupun alam itu sendiri. Sungguh, sistem Islam memberikan solusi komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan masalah karhutla agar tidak terus berulang. Wallahualam bissawab. Penulis Oleh: Alifah Saifanah.













