GorontaloNasionalOpini

Korban Gempa Meninggal di Pengungsian Bukti Lemahnya Perlindungan Negara

72
×

Korban Gempa Meninggal di Pengungsian Bukti Lemahnya Perlindungan Negara

Sebarkan artikel ini
Foto: Ilustrasi.

BONPES.COM – Gempa di NTT berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, telah sebulan berlalu, nyatanya belum selesai dari penderitaan dan luput dari perhatian. Faktanya lebih banyak warga dilaporkan meninggal di pengungsian dari pada korban gempa.

Sungguh sangat disayangkan korban yang seharusnya mendapatkan pemulihan dari bencana, justru kehilangan nyawa saat berada dalam penanganan pemerintah. Mereka bertahan ditenda tenda pengungsian tentunya karena rumah yang menjadi tempat perlindungan sudah rata dengan tanah dan masih ada rasa trauma untuk kembali karena gempa kecil masih terus terjadi

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur per 27 September 2026 mencatat, dari 156 korban meninggal dunia, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sementara 108 lainnya meninggal akibat dampak tidak langsung setelah bencana terjadi.

Peristiwa tragis ini bukan sekadar angka statistik kematian, melainkan sebuah alarm keras mengenai standar kelayakan hidup dan akses medis di lokasi pengungsian. Ketika tenda darurat tidak lagi mampu melindungi nyawa, evaluasi menyeluruh terhadap distribusi bantuan dan posko kesehatan darurat menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per akhir September 2026, tercatat masih ada sekitar 23.578 hingga 24.027 warga yang mengungsi. Menyikapi kondisi yang sangat memprihatinkan ini, DPR RI pun mendorong audit dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan lokasi pengungsian pascagempa. Menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa lebih banyak korban meninggal di pengungsian setelah berhasil selamat dari gempa?

Realitas memilukan yang harus dihadapi oleh para korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di dalam tenda darurat, terpaksa merasakan dinginnya malam, keterbatasan logistik, dan minimnya sanitasi perlahan merenggut kesehatan para penyintas yang paling rentan. Di berbagai lokasi, para pengungsi menghadapi keterbatasan air bersih, terbatasnya layanan kesehatan, serta cuaca panas ekstrem yang meningkatkan risiko dehidrasi dan komplikasi kesehatan, terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya.

Kondisi tersebut diperburuk oleh terganggunya sumber-sumber air masyarakat akibat gempa. Sejumlah aliran sungai dan mata air mengalami penurunan debit maupun perubahan kualitas air. Di tengah musim kemarau, krisis air bersih menjadi salah satu masalah serius yang memperberat kehidupan warga di pengungsian sekaligus memperbesar risiko gangguan kesehatan. Khusus para korban lansia dan anak anak yang rentan terhadap masalah kesehatan. BNPB yang mengatakan bahwa sebagian besar dari korban meninggal tersebut adalah warga lanjut usia dengan komplikasi penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus.

Kematian adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi, tapi pertanyaannya sudah sejauh mana perhatian pemerintah untuk para korban? Pengungsi gempa memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai terlebih bagi mereka yang rentan. Apakah hak mereka atas kesehatan khususnya mendapat perawatan medis yang memadai telah dipenuhi oleh negara selama di pengungsian?

WALHI menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata-mata akibat fenomena alam. Besarnya dampak bencana sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kesiapan pemerintah, ketersediaan layanan dasar, serta kemampuan negara melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak dapat dilihat hanya dari distribusi bantuan atau penurunan jumlah pengungsi, tetapi dari kemampuan negara menjamin keselamatan dan martabat warga selama masa tanggap darurat hingga pemulihan.
Kepala Divisi Penguatan Organisasi Walhi Nasional, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menegaskan bahwa tingginya angka kematian di tenda darurat ini adalah bukti nyata lemahnya sistem perlindungan negara terhadap para penyintas, terutama lansia dan anak-anak. Menyebut kematian para pengungsi hanya karena usia lanjut atau penyakit bawaan adalah cara pandang yang mengabaikan tanggung jawab negara. Justru kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam situasi bencana, maka yang harus di evaluasi adalah sistem perlindungan negara.

Fakta memilukan ini menjadi bukti tak terbantahkan akan krisis kapasitas penanganan pemerintah terhadap korban bencana. Negara tampak gagap, lambat, dan tidak siap dalam menjamin hak-hak dasar warganya yang sedang dalam kondisi darurat. Pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan dan kedaruratan bencana, sering kali dihitung atas dasar pertimbangan efisiensi anggaran, birokrasi yang berbelit-belit, dan keterbatasan dana.

Disilah letak kurang seriusnya pemerintah. Dalam sistem sekuler kapitalis yang di terapkan saat ini rakyat bukanlah tanggung jawab penuh pemerintah. Peran pemerintah selalu minimalis. Rakyat seolah menjadi beban pemerintah yang harus selalu diurus. Inilah konsekuensi mendasar karena masih menjadikan sistem sekuler untuk mengatur kehidupan. Yakni sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Memisahkan peran Islam yang sangat komprehensif dalam mengatur kehidupan.

Sangat jauh berbeda ketika menjadikan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan. Dalam Islam setiap manusia harus dijamin haknya untuk hidup, dengan terpenuhinya kebutuhan yang paling mendasar sandang, pangan, dan papan. Tentunya di situasi bencana saat ini yang terjadi di NTT sangat urgen untuk menjadi perhatian serius Negara .
Dalam Islam Pemimpin adalah pengurus urusan rakyat. Dan menjadi pemimpin adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah kelak dihari akhir. Sehingga dalam Islam Pemimpin menjadi teladan utama.

Sejarah mencatat bahwa Islam memiliki keteladanan dalam merespons bencana gempa bumi. Pada masa Rasulullah saw., ketika gempa mengguncang Madinah, beliau langsung menenangkan jiwa rakyat, mengingatkan pentingnya muhasabah pertobatan, sekaligus menginstruksikan penguatan tatanan masyarakat. Langkah ini diteruskan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. saat gempa dahsyat melanda Madinah pada tahun 20 H.

Khalifah Umar tidak hanya menyampaikan khotbah muhasabah yang menggetarkan, tetapi juga secara aktif mengevaluasi kepemimpinan dan keselamatan rakyatnya, bahkan mengalokasikan logistik negara secara cuma-cuma dari baitulmal (seagaimana dilakukannya pada Tahun Ramadah/krisis kelaparan).

Di era Kekhilafahan Utsmaniyah, ketika gempa raksasa (Kuyameti Sughra) menghantam Istanbul pada tahun 1509 M, Sultan Bayezid II langsung memobilisasi ribuan pekerja, mengerahkan dana negara untuk rekonstruksi kota, serta menetapkan regulasi tata ruang baru berupa larangan membangun rumah berbatu bata di zona patahan dan mewajibkan struktur kayu tahan gempa.

Seluruh kebijakan konkrit ini bermuara pada posisi Islam sebagai dasar aturan kehidupan, menjadikan penguasa sebagai perisai hakiki bagi rakyatnya. Nabi saw. bersabda: “Innamal imamu junnatun yuqatalu min wara’ihi wa yuttaqa bihi” (Sesungguhnya seorang imam/pemimpin itu adalah perisai, di mana rakyat bertempur di belakangnya dan berlindung kepadanya—Hadis Riwayat Muslim).

Konsep junnah menuntut negara bergerak cepat melampaui sekat-sekat birokrasi—memobilisasi kekuatan militer, logistik nasional, serta tenaga medis ke lokasi bencana dalam hitungan jam. Inilah yang seharusnya dilakukan sebagai pemimpin, hanya dengan Islam keselamatan dan perlindungan akan terjamin. Tentunya dengan kekuatan politik dan ekonomi Islam yang berjalan dalam sebuah tatanan pemerintahan. Penulis: Wahyuni Hasan, S.Pd.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *