BONPES.COM – Persoalan pemasyarakatan di negeri ini seolah tak ada habisnya. Belum selesai kehebohan tentang Kasus fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.
Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang tampak seperti rumah atau homestay dan dilengkapi sofa, televisi, kulkas, meja makan, kamar, hingga fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf.
Ombudsman juga melaporkan adanya dugaan celah keamanan serta dugaan pungutan kepada warga binaan. (Ombudsman Republik Indonesia) Setelah beberapa hari berikutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menemukan perbedaan signifikan saat melakukan pemeriksaan internal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah fasilitas mewah yang sebelumnya di temukan oleh Ombudsman RI saat inspeksi mendadak raib dari lokasi. (rctiplus.com, 27/9/2026).
Persoalan serupa juga dapat dilihat dari Gorontalo. Pada 17 September 2026, tim gabungan TNI, Polri, BNN, dan petugas internal melakukan razia mendadak di Lapas Kelas IIA Gorontalo dan menemukan sejumlah benda berbahaya yang tidak seharusnya berada di dalam sel. Sehari berikutnya, Lapas Gorontalo bersama BNN, TNI, dan Polri melakukan tes urine mendadak terhadap warga binaan dan petugas sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas. (Antara News Gorontalo)
Dua kasus yang berbeda ini menunjukkan akar masalah yang sama: penjara tidak lagi membuat efek jera karena hukum bisa dibeli. Inilah wajah penegakan hukum dalam sistem kapitalisme, di mana lapas berubah menjadi apartemen sesuai budget, dan keadilan serta keamanan menjadi barang langka untuk rakyat kecil.
Sudah jadi rahasia umum kalau penjara bisa disulap jadi kamar mewah untuk napi yang punya banyak uang, dan ini malah jadi ladang bisnis. Alasannya karena negara tidak mampu menanggung biaya urus lapas, akhirnya kamar dan fasilitas pun diperjualbelikan. Siapa yang punya uang lebih, bisa dapat kamar nyaman layaknya apartemen, tinggal pilih sesuai budget. Akibatnya penjara tidak lagi membuat orang jera. Di dalam mereka tetap bisa hidup enak, bahkan masih bisa transaksi miras dan narkoba, karena hukum dan hukuman bisa dibeli dengan uang. Inilah wajah hukum dalam sistem kapitalisme, di mana keadilan dan keamanan menjadi barang langka bagi rakyat kecil, sementara pemilik modal bisa berbuat sesukanya meski melanggar aturan.
Tiga Wajah Kerusakan Sistem Pemasyarakatan Kapitalis
ada tiga poin utama yang menjadi benang merah kerusakan ini. Pertama, praktek penyediaan fasilitas mewah untuk narapidana elitis di lapas sudah jamak terjadi dan menjadi peluang bisnis bagi berbagai pihak. Lapas bukan lagi tempat pembinaan, melainkan lahan basah. Ada permintaan dari narapidana berduit yang ingin nyaman, dan ada penawaran dari oknum yang memanfaatkan jabatan. Selama paradigma lapas adalah bisnis, maka selama itu pula akan selalu ada harga untuk setiap kenyamanan. Kamar AC, kasur empuk, bahkan kebebasan keluar-masuk menjadi barang dagangan.
Kedua, penjara tak lagi membuat jera, karena para pelaku kriminal masih bisa mendapatkan kenyamanan, bahkan peluang transaksi barang kebutuhan warga lapas termasuk miras dan narkoba menjadi bisnis yang menarik. Tujuan pemidanaan adalah membuat pelaku kapok dan membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Namun apa yang mau ditakuti jika di dalam penjara saja masih bisa hidup mewah, masih bisa mengendalikan bisnis narkoba, dan masih bisa memesan miras? Razia di Gorontalo adalah buktinya. Jika barang terlarang bisa masuk, maka fungsi lapas sebagai tempat yang steril dan mendidik telah gagal total.
Ketiga, penegakan hukum dan sanksi tidak tegas dan tidak adil. Hukuman dan kemudahan bisa dibeli dengan uang. Inilah puncak dari kerusakan sistem sekuler-kapitalis. Keadilan menjadi barang langka yang hanya bisa dibeli oleh yang berduit. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil yang mencuri ayam akan merasakan dinginnya sel berdesakan, sementara koruptor triliunan rupiah bisa tidur di kamar ber-AC. Selama hukum buatan manusia yang menjadi rujukan, maka akan selalu ada celah untuk negosiasi dan suap.
Perbandingan Paradigma: Kapitalis vs Islam
Dalam paradigma kapitalis, penjara hanya dimaknai sebagai tempat kurungan fisik dan balas dendam, bukan untuk mendidik. Makanya tidak heran praktek penyediaan fasilitas mewah untuk narapidana elitis dianggap wajar sebagai peluang bisnis. Inilah yang terjadi di Lapas Cibinong dengan klaster mewah bak apartemennya. Dalam sistem kapitalis, siapa yang punya uang bisa membeli kenyamanan. Fasilitas menjadi komoditas bisnis berbagai pihak.
Persoalan juga terlihat di Gorontalo. Pada 17 September 2026, razia gabungan TNI, Polri, BNN di Lapas Kelas IIA Gorontalo menemukan benda berbahaya di dalam sel dan harus dilanjutkan tes urine massal. Ini bukti dalam kapitalisme penjara tak lagi membuat jera. Karena masih bisa nyaman, peluang transaksi barang kebutuhan warga lapas termasuk miras dan narkoba pun menjadi bisnis yang menarik di balik jeruji. Akar dari semua ini adalah paradigma kapitalis yang memandang penegakan hukum dan sanksi tidak tegas dan tidak adil. Hukuman dan kemudahan bisa dibeli dengan uang. Hukum buatan manusia mudah dinego.
Sementara itu, dalam Islam, penjara adalah salah satu jenis dari takzir. Takzir merupakan sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Syekh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan bahwa pemenjaraan memiliki arti “mencegah atau menghalangi seseorang untuk mengatur diri sendiri”. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu benar-benar dibatasi sebatas apa yang ia butuhkan sebagai manusia. (Nizham al-Uqubat fi al-Islam, Beirut: Darul Ummah).
Sanksi dalam pidana Islam bersifat zawajir (membuat jera di dunia) dan jawabir (menghapus dosa di akhirat). Sistem pidana Islam berdimensi dunia dan akhirat. Sifat zawajir membuat seseorang tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya, menyaksikan hukum qishas bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan membunuh sehingga nyawa manusia dapat terjamin. Allah Swt berfirman, “Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS al-Baqarah: 179).
Adapun sifat jawabir, Artinya sistem pidana Islam akan menggugurkan dosa seorang muslim di akhirat. Dalam peristiwa Baiat Aqabah II, Rasulullah saw menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, seperti berzina, mencuri, dan berdusta, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, maka sanksi itu akan menjadi kaffarah (penebus dosa) baginya. (HR Bukhari, dari Ubadah bin Shamit ra) (M. Husain Abdullah, Dirasat fi al-Fikr al-Islami, hlm. 64). Ini yang tidak dimiliki sistem kapitalis. Kalau kapitalis hanya kurung fisik yang bisa dibeli dengan uang seperti di Cibinong dan Gorontalo, Islam memberikan keadilan hakiki: jera di dunia, selamat di akhirat.
Di sisi lain Islam mengharamkan Fasilitas Mewah di Penjara: Pertama, menghilangkan efek jera (zawajir). Hukuman bertujuan agar pelaku kapok dan orang lain takut. Jika narapidana koruptor mendapatkan kamar ber-AC, maka esensi hukuman sebagai pengekang kebebasan menjadi hilang. Kedua, melanggar kebijakan sanksi ta’zir. Membiarkan adanya fasilitas mewah berarti penguasa telah gagal menjalankan fungsi penegakan hukum syariat secara adil.
Ketiga, ketidakadilan dan diskriminasi hukum. Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum (al-musawah amama al-qanun). Adanya fasilitas mewah yang diperoleh melalui suap menciptakan diskriminasi antara napi kaya dan miskin. Ini termasuk risywah yang dilaknat oleh Rasulullah saw. Ke empat, penyalahgunaan harta publik. Lapas dikelola menggunakan anggaran negara yang bersumber dari Baitul Mal. Mengkomersialkan aset negara demi kenyamanan segelintir orang merupakan bentuk khianat terhadap amanah rakyat.
Inilah keagungan sanksi dalam Islam. Sanksi pidana Islam bersifat zawajir (membuat jera di dunia) dan jawabir (menghapus dosa di akhirat). Sistem pidana Islam berdimensi dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, “Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS Al-Baqarah: 179).
Sifat jawabir artinya sanksi akan menjadi kaffarah penebus dosa. Rasulullah saw dalam Baiat Aqabah II menerangkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan lalu dijatuhi hukuman, maka sanksi itu akan menjadi penebus dosa baginya (HR Bukhari, dari Ubadah bin Shamith ra).
Aparat Bertakwa, Kunci Tegaknya Keadilan
Semua itu tidak akan terwujud tanpa aparat penegak hukum yang bertakwa. Kepemimpinan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan agama dengan melaksanakan syariat. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjelaskan syarat seorang pemimpin dan pejabat adalah memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas dan ketakwaan. Firman Allah SWT, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…” (QS An-Nisa: 58).
Pemimpin dan pejabat yang bertakwa ialah yang dekat dengan Allah, terhindar dari dosa, memiliki sifat wara’, tidak terobsesi dunia, dan dapat dipercaya memegang amanah. Inilah yang tidak dimiliki sistem kapitalis. Selama hukum yang dipakai adalah hukum jahiliyah buatan manusia, maka keadilan hakiki tidak akan pernah terwujud. Allah berfirman, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah: 50).
Kasus Cibinong dan Gorontalo harus menjadi cermin bahwa sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalisme yang rusak ini dan kembali kepada sistem Islam yang menjamin keadilan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Penulis: Hapsa Bau S.Ag.













