BONPES.COM – Temuan hunian mewah di Lapas Cibinong memunculkan sorotan terhadap kondisi dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ombudsman RI menemukan area hunian yang menyerupai homestay. Ada sekitar 10 rumah di situ yang dilengkapi dengan sofa, kulkas, televisi, kamar berpenyejuk ruangan, dan meja makan. Di dalam kulkas ditemukan botol minuman beralkohol. Tak jauh dari situ, dijumpai area parkir mobil-mobil mewah. Ombudsman RI pun menduga hunian mewah merupakan fasilitas khusus narapidana. Adapun fasilitas mewah ditemukan di Lapas Kelas IIA Cibinong tidak seharusnya diterima penghuni lapas. Temuan fasilitas mewah seperti vila hingga mini golf diungkapkan Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak.
Akibat dari adanya sidak tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan menjelaskan, lima pejabat tersebut dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman. Mereka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan. Lima pejabat yang dinonaktifkan yakni Kalapas Cibinong, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.
Sistem kapitalisme melanggengkan ketidakadilan
Dalam sistem kapitalisme, ketimpangan ekonomi tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam kepemilikan kekayaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat. Fenomena ini tercermin dalam ungkapan “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah”, yang menggambarkan anggapan bahwa penegakan hukum lebih tegas terhadap masyarakat kelas bawah, tetapi cenderung lebih lunak terhadap kelompok yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh.kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan tanpa diskriminasi.
Dalam konteks kapitalisme, kepemilikan modal dapat memberikan seseorang akses yang lebih luas terhadap sumber daya, termasuk bantuan hukum yang memadai dan kemampuan menghadapi proses peradilan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh pendampingan hukum dan memperjuangkan hak-haknya. Perbedaan ini tidak secara otomatis membuktikan bahwa hukum selalu berpihak kepada pemilik modal, tetapi menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, kekuatan ekonomi berisiko menjadi faktor yang memperbesar ketidaksetaraan dalam proses hukum.
Ketika kepentingan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap proses pengambilan keputusan, hukum berisiko kehilangan fungsinya sebagai instrumen untuk menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ungkapan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah dapat dipahami sebagai kritik terhadap terjadinya ketimpangan dalam penerapan hukum, sekaligus sebagai pengingat bahwa keadilan seharusnya didasarkan pada fakta dan pertanggungjawaban hukum, bukan pada status sosial, jabatan, ataupun kekuatan modal seseorang.
Dengan demikian, temuan di lapas cibinong ini bisa jadi hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak lapas yang ada di Indonesia. Ketidakadilan dalam memperlakukan para napi akan terus terjadi selama arah pandang negara masih berkiblat pada sistem ini. Karena sistem kapitalis tidak punya perangkat hukum yang tegas dan memberi efek jera bagi pelaku kriminalitas. Hukum dalam sistem ini bisa diubah sekehendak para pembuat kebijakan.
Oleh karena itu, persoalan mendasarnya bukan hanya terletak pada berat atau ringannya hukuman, melainkan juga pada konsistensi penerapan hukum, integritas aparat, dan keberpihakan kebijakan terhadap prinsip keadilan. Hukum seharusnya tidak dapat diubah atau diterapkan semata-mata demi kepentingan pihak yang berkuasa, tetapi harus berlandaskan aturan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan dan pemberian hukuman, tetapi juga membutuhkan prinsip keadilan yang menjamin kesetaraan bagi setiap orang. Ketika penerapan hukum berpotensi dipengaruhi oleh kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan seseorang, diperlukan landasan hukum yang menempatkan keadilan dan pertanggungjawaban sebagai prinsip utama. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip penting dalam penetapan dan penerapan hukum, termasuk dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi landasan untuk membahas bagaimana hukum seharusnya diterapkan secara adil, bagaimana kejahatan dicegah, serta bagaimana hak korban dan masyarakat dilindungi.
Prinsip keadilan dalam Islam
Jika hukum pidana ditujukan untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, sekaligus memberikan keadilan kepada korban, Islam memiliki sistem sanksi (nizhaam al-’uqubaat) yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt. sesuai jenis kejahatannya. Rasulullah saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan; menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian terjang; dan mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian langgar” (HR. ad-Daraquthni).
Sanksi juga berfungsi melindungi jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Allah Swt. berfirman: “Dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa” (QS. al-Baqarah [2]: 179).
Ada sejumlah keunggulan sistem hukuman atau sanksi dalam Islam dibandingkan dengan sistem pidana manapun di dunia:
Pertama, Sistem sanksi Islam berasal dari Allah Swt. yang Mahaadil, sehingga bersifat haq dan adil. Allah Swt. berfirman: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin?” (QS. al-Mâidah [5]: 50).
Kedua, Sistem sanksi dibangun di atas ketakwaan, sehingga seorang Muslim terdorong menjauhi kemaksiatan dan menerima hukuman sesuai syariah ketika melakukan kejahatan. Hal ini tercermin dari Maiz bin Malik al-Islami dan al-Ghamidiyah yang mendatangi Rasulullah saw. untuk meminta hukuman atas perzinaan yang mereka lakukan.
Ketiga, Sanksi yang tegas berfungsi sebagai zawaajir atau pencegah kejahatan, di antaranya sanksi bagi hirabah sebagaimana firman-Nya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian adalah sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sementara di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar” (QS. al-Mâidah [5]: 33).
Dan penetapan hukum qishaash bagi pembunuhan dalam QS. al-Baqarah [2]: 178. Islam juga menetapkan sanksi bagi zina muhshan, homoseksual, dan korupsi sebagai bagian dari upaya mencegah kejahatan.
Keempat, Sanksi Islam memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam kasus pembunuhan, keluarga korban diberi pilihan menuntut qishaash atau diyat, dengan ketentuan diyat sebesar 100 ekor unta, 40 di antaranya dalam keadaan bunting, atau senilai seribu dinar.
Kelima, Sanksi pidana syariah berfungsi sebagai jawaabir, yakni menghapus dosa pelaku setelah menjalani hukuman di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah setelah menjatuhkan sanksi rajam untuk perempuan dari Juhainah akibat perbuatan zina: ”Sungguh, ia telah bertobat dengan tobat yang sekiranya dibagikan di antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih utama dari orang yang mempersembahkan dirinya untuk Allah?” (HR. at-Tirmidzi)
Sistem sanksi Islam juga bersifat praktis karena tidak semua kejahatan harus berujung pada pemenjaraan. Sejumlah tindak pidana seperti pencurian, zina, homoseksual, dan pembunuhan memiliki bentuk sanksi tertentu setelah putusan dijatuhkan. Dengan demikian, kebutuhan terhadap penjara dapat ditekan dan peluang kongkalikong antara petugas lapas dan terpidana dapat dipersempit. Pelaksanaan hukum juga menuntut ketakwaan dan integritas aparat penegak hukum agar sanksi diterapkan secara konsisten.
Tidak ada sistem sanksi atau hukuman yang adil dan terbaik kecuali sistem sanksi atau hukuman dalam Islam. Karena itu penerapan syariah Islam adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan Khilafah agar syariah Islam bisa diterapkan secara kaaffah. Yakinlah! Tidak ada aturan yang adil dan terbaik selain aturan Allah Swt. Andaikan aturan-aturan Allah Swt. diterapkan dalam sistem Khilafah, yang dijalankan oleh para pejabat dan aparatnya yang bertakwa, niscaya harta, kehormatan dan jiwa manusia akan terpelihara. Wallâhu a‘lam bish-shawâb.













