Pasca terkuaknya dugaan korupsi dana hibah KONI yang berujung pada penetapan empat orang tersangka, termasuk dua pucuk pimpinan KONI Provinsi Gorontalo, induk organisasi olahraga prestasi itu kini menghadapi ujian berat: krisis kepercayaan.
Kepercayaan pemerintah daerah, legislatif, hingga masyarakat olahraga Gorontalo jelas ikut terdampak. KONI yang sejatinya menjadi rumah besar pembinaan atlet dan cabang olahraga kini harus berbenah setelah tersandung persoalan hukum yang dilakukan oknum-oknum di dalamnya.
Pertanyaannya, apakah karena kesalahan beberapa orang kemudian KONI harus ditutup?
Jawabannya tentu tidak.
KONI harus tetap berjalan. Biarkan proses hukum berjalan terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran. Sementara itu, masyarakat olahraga Gorontalo harus membuka lembaran baru. Bersih, transparan dan berorientasi pada prestasi.
Tantangan di depan mata tidak ringan. Sejumlah cabang olahraga seperti sepak takraw, taekwondo, pencak silat, karate dan cabor lainnya sudah harus mempersiapkan diri menghadapi agenda Pra-PON untuk memperebutkan tiket menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Pra-PON bukan panggung untuk sekadar hadir. Persaingannya ketat dan membutuhkan persiapan serius. Apalagi olahraga Gorontalo baru saja diterpa “tsunami” persoalan dugaan korupsi yang berpotensi memengaruhi pola dukungan pemerintah.
Ke depan, perhatian pemerintah eksekutif maupun legislatif tentu akan lebih hati-hati. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembinaan olahraga akan mendapat sorotan lebih ketat. Dan itu merupakan hal yang wajar.
Di sinilah KONI bersama seluruh cabang olahraga dituntut menunjukkan tata kelola yang lebih baik. Efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan peluang prestasi harus menjadi pijakan utama.
Anggaran yang terbatas harus diarahkan kepada program yang benar-benar berdampak terhadap prestasi atlet. Jangan sampai keberhasilan lolos ke PON hanya berujung pada perjalanan tanpa target.
Targetnya harus jelas: lolos PON dan membawa pulang medali.
Dengan kondisi seperti ini, cabor yang memiliki rekam jejak prestasi konsisten dalam beberapa tahun terakhir tentu akan menjadi tumpuan. Pembinaan yang terukur, atlet potensial, pelatih berkualitas serta peluang meraih medali harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas.
Kini saatnya olahraga Gorontalo berbenah.
KONI tidak boleh berhenti hanya karena ulah sejumlah oknum. Sebaliknya, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, mengembalikan kepercayaan publik dan mengembalikan marwah KONI sebagai rumah pembinaan olahraga prestasi.
Semoga olahraga prestasi Gorontalo tetap baik-baik saja. Dan dari badai ini, lahir KONI yang lebih bersih, profesional dan benar-benar berpihak pada prestasi atlet. (*)
