Opini – Di tengah berbagai klaim bahwa ekonomi Indonesia tetap stabil, beberapa indikator justru menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang perlu diperhatikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih berada pada angka positif di awal 2026, masyarakat menghadapi kondisi yang berbeda, seperti meningkatnya harga kebutuhan hidup, melemahnya daya beli masyarakat, ancaman PHK, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Salah satu persoalan utama saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak konsumsi nasional. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan pendapatan masyarakat belum berjalan optimal. Ancaman PHK di berbagai sektor juga semakin memperbesar tekanan terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup (Kontan.co.id, 10-06-26).
Selain itu, pelemahan rupiah menjadi tanda adanya tekanan terhadap kondisi ekonomi nasional. Pada Juni 2026, rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp18.190 per dolar AS sehingga Bank Indonesia mengambil langkah menaikkan suku bunga di luar jadwal reguler untuk menjaga stabilitas nilai tukar (Reuters.com, 09-06-26).
Adanya pelemahan rupiah memberikan dampak langsung kepada masyarakat karena kenaikan nilai dolar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, pangan, dan berbagai barang kebutuhan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga serta semakin menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, utang luar negeri yang menggunakan dolar juga menjadi lebih mahal untuk dibayar.
Tekanan ekonomi masyarakat juga semakin terasa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Kenaikan harga energi menjadi persoalan serius karena BBM memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika harga BBM meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga merambat kepada sektor transportasi, distribusi barang, biaya produksi, hingga harga kebutuhan pokok.
Kenaikan harga Pertamax menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi tekanan dari berbagai sisi secara bersamaan. Di satu sisi, pendapatan dan daya beli belum mengalami peningkatan signifikan, sementara di sisi lain biaya hidup terus mengalami kenaikan. Kondisi ini semakin mempersempit ruang ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah dan pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas harian.
Harga energi memiliki efek berantai terhadap perekonomian. Ketika biaya bahan bakar meningkat, pelaku usaha akan menghadapi kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya dapat diteruskan melalui kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berpotensi memperbesar tekanan inflasi dan semakin melemahkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai tekanan, mulai dari pelemahan nilai tukar, kenaikan harga energi, meningkatnya biaya hidup, hingga ketidakpastian lapangan kerja. Ketika kebijakan ekonomi lebih banyak bergantung pada mekanisme pasar dan fluktuasi harga global, masyarakat menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.
Beberapa analis menilai Indonesia menghadapi risiko economic doom loop, yaitu kondisi ketika pelemahan mata uang, menurunnya kepercayaan investor, tekanan fiskal, dan perlambatan ekonomi saling memperkuat satu sama lain (The Australian, 10-06-26). Karena itu, tantangan ekonomi saat ini membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.
Dampak dari Sistem Kapitalisme yang Rentan
Melemahnya rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS, meningkatnya utang negara, turunnya daya beli masyarakat, serta ancaman PHK bukan hanya persoalan teknis ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem ekonomi yang diterapkan.
Dalam sistem kapitalisme, kenaikan harga energi sering kali dikaitkan dengan kondisi pasar internasional, harga minyak dunia, nilai tukar, dan mekanisme bisnis. Namun, pendekatan semacam ini sering kali kurang mempertimbangkan aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Energi yang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan publik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki tanggung jawab sosial.
Dalam kapitalisme, ekonomi juga sangat bergantung pada investasi asing, pasar keuangan global, dan dominasi dolar Amerika Serikat. Sehingga, jika terjadi perubahan sentimen investor atau gejolak ekonomi dunia, maka stabilitas ekonomi nasional mudah terguncang. Pelemahan rupiah menjadi salah satu bukti bahwa fondasi ekonomi masih rentan terhadap tekanan eksternal.
Kapitalisme menjadikan utang sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Ketika pendapatan negara tidak mencukupi, solusi yang dipilih sering kali adalah menambah pinjaman baru. Akibatnya, beban utang terus meningkat dan sebagian anggaran negara lebih banyak terserap untuk pembayaran bunga serta cicilan, bukan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalisme cenderung memberikan ruang besar kepada korporasi besar untuk menguasai sektor strategis. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat justru sering lebih banyak menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, sementara masyarakat tetap menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.
Pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan indikator keberhasilan juga tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pertumbuhan dapat terjadi bersamaan dengan meningkatnya kesenjangan karena distribusi kekayaan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Karena itu, krisis ekonomi tidak cukup diselesaikan hanya dengan menaikkan suku bunga, menarik investasi, atau menambah utang. Kebijakan tersebut lebih banyak menangani dampak, bukan akar masalah. Diperlukan perubahan pendekatan ekonomi yang lebih berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat luas.
Islam sebagai Solusi Fundamental Krisis Ekonomi
Islam memiliki pandangan berbeda terhadap pengelolaan sumber daya strategis, termasuk energi. Sumber daya yang menjadi kebutuhan masyarakat luas harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan tidak boleh menjadi alat yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Negara memiliki tanggung jawab memastikan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sehingga harga dan akses terhadap kebutuhan dasar tetap terjaga.
Karena itu, persoalan kenaikan harga Pertamax dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan, cadangan devisa, atau indikator makro lainnya. Ukuran keberhasilan ekonomi juga harus melihat apakah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sistem ekonomi yang ideal bukan hanya mampu menciptakan pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dari perspektif Islam, krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti lemahnya nilai tukar, kurangnya investasi, atau rendahnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan sistem yang mengatur perekonomian. Karena itu, solusi yang ditawarkan Islam bukan sekadar memperbaiki gejala, melainkan memperbaiki akar masalah melalui penerapan sistem ekonomi syariah secara kaffah.
Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan utang, bunga, dan mekanisme pasar sebagai fondasi utama, ekonomi Islam menempatkan keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat sebagai tujuan utama. Islam melarang riba karena dapat menciptakan ketimpangan dan menjadikan ekonomi bergantung pada utang. Allah SWT berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).
Islam juga memiliki konsep kepemilikan yang jelas. Sumber daya alam yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak boleh dikuasai segelintir pihak, tetapi harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan alam dapat menjadi sumber kesejahteraan, bukan sekadar menjadi keuntungan bagi kelompok tertentu.
Dalam sistem keuangan atau moneter, Islam menawarkan mekanisme yang lebih stabil dengan menghindari spekulasi dan ketergantungan pada uang yang mudah kehilangan nilai. Ekonomi diarahkan pada sektor riil seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa produktif, bukan pada aktivitas keuangan yang bersifat spekulatif.
Selain itu, Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian penting dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari peningkatan angka produksi, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Instrumen seperti zakat, larangan monopoli, larangan penimbunan, serta pengaturan kepemilikan menjadi mekanisme untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang.
Dalam pandangan Islam, negara bukan hanya sebagai pengatur pasar, tetapi sebagai pengurus rakyat. Negara memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, menjaga stabilitas ekonomi, serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.
Karena itu, berbagai krisis yang terus berulang seperti pelemahan rupiah, meningkatnya utang, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya daya beli, menunjukkan bahwa solusi parsial tidak cukup. Selama fondasi sistem ekonomi tidak diperbaiki, masalah yang sama berpotensi muncul kembali.
Syariah Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh dengan mengatur aspek produksi, distribusi, kepemilikan, dan peran negara. Oleh karena itu, penerapan syariah Islam bukan hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga merupakan upaya membangun sistem kehidupan yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penulis (Eka Purnama, M.Si – Akademisi)
