BONPES.COM , Selasa 21 Juli 2026 – Infografik yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah perbandingan yang menarik. Hadiah juara Piala Dunia FIFA 2026 sebesar US$50 juta atau sekitar Rp896,5 miliar disebut setara dengan sekitar 2,19 hari anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekilas, perbandingan ini hanya menunjukkan besarnya skala anggaran negara. Namun, di balik angka tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting, apakah anggaran yang besar telah menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat?
Dalam kebijakan publik, ukuran keberhasilan tidak pernah hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Yang menjadi tolok ukur adalah efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan dampak yang dirasakan masyarakat. Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan program yang baik apabila masih ditemukan persoalan dalam implementasi di lapangan.
Program MBG merupakan salah satu investasi sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Secara konsep, tujuan tersebut patut diapresiasi karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia. Namun, seperti kebijakan publik lainnya, program ini harus terbuka terhadap evaluasi.
Di berbagai daerah, muncul laporan mengenai kualitas makanan yang tidak seragam, distribusi yang belum merata, keterlambatan pelaksanaan, hingga keluhan terkait pengelolaan program. Temuan-temuan seperti ini tidak boleh dipandang sebagai serangan terhadap program, melainkan sebagai masukan agar pelaksanaannya semakin baik. Evaluasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat.
Dari perspektif administrasi publik, keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada tiga aspek utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Efektivitas berkaitan dengan apakah tujuan program benar-benar tercapai. Efisiensi melihat apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Sementara akuntabilitas menuntut agar setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Perbandingan antara hadiah Piala Dunia dan anggaran MBG memang menarik perhatian masyarakat. Namun, substansi yang lebih penting bukanlah besar kecilnya angka tersebut. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerima program.
Dalam teori Good Governance yang dikembangkan oleh UNDP, kebijakan publik yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Artinya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa yang menerima manfaatnya, bagaimana kualitas layanan yang diberikan, dan apakah program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ekonom pemenang Nobel Amartya Sen juga menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar soal besarnya pengeluaran negara, tetapi tentang sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperluas kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak dapat diukur hanya dari nilai anggarannya, melainkan dari dampaknya terhadap kesehatan, status gizi, kemampuan belajar, dan masa depan anak-anak Indonesia.
Infografik tersebut pada akhirnya mengingatkan kita bahwa negara mengelola anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, pengawasan publik menjadi semakin penting. Kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipahami sebagai bagian dari kontrol demokrasi, bukan sebagai penolakan terhadap tujuan program.
Anggaran publik bukan sekadar angka dalam dokumen negara. Anggaran adalah amanah yang harus diubah menjadi pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Itulah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan sebuah kebijakan publik.
