BONPES.COM – Pemerintah Kabupaten Boalemo mulai menyatakan keseriusannya membuka peluang investasi di sektor pertambangan. Bagi pemerintah, langkah ini dipandang sebagai salah satu strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Tidak ada yang salah dengan investasi. Bahkan, setiap daerah membutuhkan investasi untuk mendorong pembangunan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: investasi seperti apa yang akan dibangun, dan siapa yang akan menanggung risikonya?
Sejarah pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa investasi pertambangan hampir tidak pernah berdiri sendiri. Di balik angka investasi yang terus bertambah, sering kali muncul persoalan lain yang jauh lebih mahal nilainya: konflik agraria, sengketa lahan, kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, hingga menurunnya kualitas sumber daya alam yang selama ini menjadi sandaran petani dan nelayan.
Karena itu, ketika Boalemo mulai membuka keran investasi pertambangan, publik tidak hanya berhak mengetahui besarnya nilai investasi yang akan masuk. Publik juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari.
Data nasional menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2024 terjadi 295 letusan konflik agraria di Indonesia yang tersebar di 349 desa dan berdampak terhadap 67.436 keluarga. Konflik tersebut terjadi di atas lahan seluas lebih dari 1,1 juta hektare. Dari seluruh sektor, pertambangan menyumbang 41 konflik agraria, menjadikannya salah satu sektor dengan tingkat konflik yang tinggi. Pada tahun yang sama, sedikitnya 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi, terdiri dari 399 orang dikriminalisasi, 149 mengalami kekerasan, 4 orang tertembak, dan 4 orang meninggal dunia. Sebagian besar korban merupakan petani yang mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka.
Angka tersebut memperlihatkan satu kenyataan bahwa pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam membutuhkan tata kelola yang jauh lebih hati-hati dibanding sekadar mengejar target investasi.
Pertambangan memang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Namun keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk. Pembangunan juga harus diukur dari kemampuan pemerintah menjaga hak masyarakat, mencegah konflik, dan melindungi lingkungan.
Hal yang sama berkali-kali diingatkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dalam berbagai catatan organisasi tersebut, konflik sumber daya alam hampir selalu berjalan beriringan dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. WALHI juga mencatat ratusan pejuang lingkungan mengalami kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan dalam satu dekade terakhir ketika memperjuangkan ruang hidup masyarakat.
Boalemo tentu bukan daerah yang kosong.
Kabupaten ini hidup dari pertanian, perkebunan, perikanan, kawasan hutan, sungai, dan bentang pesisir Teluk Tomini. Ribuan keluarga menggantungkan hidup pada sumber daya tersebut. Artinya, setiap perubahan tata ruang akibat aktivitas pertambangan akan membawa konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar lokasi konsesi.
Di tingkat global, International Union for Conservation of Nature (IUCN) menempatkan aktivitas pertambangan sebagai salah satu tekanan utama terhadap keanekaragaman hayati. Pembukaan kawasan tambang dapat menyebabkan hilangnya habitat, fragmentasi bentang alam, terganggunya daerah tangkapan air, dan penurunan kualitas ekosistem apabila tidak dikendalikan dengan prinsip kehati-hatian.
Indonesia sendiri telah memiliki banyak contoh.
Di Sulawesi Tengah, kawasan industri nikel Morowali berkembang menjadi pusat hilirisasi nasional. Investasi yang masuk sangat besar, tetapi berbagai penelitian terbaru juga mulai menunjukkan adanya penurunan kualitas perairan pesisir seiring ekspansi kawasan industri, sehingga memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Di Gorontalo, masyarakat juga tidak asing dengan persoalan serupa.
Pohuwato menjadi salah satu contoh bagaimana aktivitas pertambangan memunculkan dinamika sosial yang panjang. Sengketa lahan, demonstrasi masyarakat, perbedaan kepentingan antara perusahaan, pemerintah, penambang rakyat, dan warga memperlihatkan bahwa investasi membutuhkan legitimasi sosial yang kuat, bukan sekadar izin administratif.
Sementara itu, tragedi banjir dan longsor yang melanda Gorontalo pada 2024 menjadi pengingat lain mengenai pentingnya tata kelola ruang. WALHI Gorontalo mencatat sedikitnya 36.100 jiwa terdampak banjir, sementara longsor di kawasan pertambangan rakyat Suwawa menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 15 orang dinyatakan hilang. WALHI menilai bencana tersebut perlu menjadi momentum evaluasi terhadap tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam di Gorontalo.
Pertanyaannya kemudian sederhana.
Apakah Boalemo telah menyiapkan seluruh instrumen agar pengalaman-pengalaman tersebut tidak terulang?
Hingga hari ini, publik masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci mengenai rencana investasi tersebut.
Di mana lokasi yang akan dijadikan kawasan pertambangan?
Komoditas apa yang akan ditambang?
Berapa luas wilayah yang disiapkan?
Apakah kawasan tersebut berada di lahan pertanian produktif, kawasan hutan, daerah aliran sungai, atau wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat?
Apakah pemerintah telah memiliki kajian daya dukung lingkungan?
Apakah konsultasi publik telah dilakukan secara terbuka?
Apakah masyarakat desa yang berpotensi terdampak telah memperoleh informasi yang utuh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi.
Sebaliknya, itu merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui arah pembangunan daerahnya.
Lebih jauh lagi, pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana posisi Kabupaten Boalemo dalam peta pertambangan Provinsi Gorontalo. Pemerintah pusat telah menetapkan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo dan memiliki dasar hukum mengenai Wilayah Pertambangan (WP) di provinsi ini. Karena itu, keterbukaan mengenai lokasi WP, WIUP, IUP, maupun rencana pembukaan wilayah baru menjadi sangat penting agar masyarakat mengetahui sejak awal arah kebijakan pertambangan di daerahnya.
Investasi yang baik seharusnya dibangun di atas transparansi.
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lokasi rencana tambang, peta wilayah, status kawasan, kajian lingkungan, hingga proses perizinan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi investasi. Justru keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik dan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.
Pembangunan tidak boleh hanya dimiliki oleh investor dan pemerintah. Pembangunan harus menjadi ruang bersama, di mana petani, nelayan, masyarakat adat, akademisi, organisasi lingkungan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui, mengkritisi, serta terlibat dalam menentukan masa depan daerahnya.
Sebab sejarah mengajarkan bahwa konflik bukan selalu dimulai ketika alat berat mulai menggali tanah. Konflik sering kali lahir jauh sebelumnya, ketika masyarakat merasa tidak lagi memiliki ruang untuk mengetahui dan menentukan masa depan tanah yang selama ini mereka kelola.
Ini Baru Awal
Tulisan ini bukanlah kesimpulan, apalagi vonis terhadap rencana investasi pertambangan di Kabupaten Boalemo. Sebaliknya, tulisan ini merupakan awal dari rangkaian investigasi redaksi mengenai arah kebijakan pertambangan di Boalemo.
Dalam liputan-liputan berikutnya, redaksi akan menelusuri dokumen resmi mengenai Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP), lokasi yang direncanakan menjadi kawasan tambang, jenis komoditas yang akan dikembangkan, perusahaan yang terlibat, hingga kajian lingkungan dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.
Redaksi juga mengundang partisipasi publik seluas-luasnya. Masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, pemerintah desa, tokoh adat, nelayan, petani, maupun siapa pun yang memiliki informasi, data, dokumen, atau pandangan terkait rencana investasi pertambangan di Kabupaten Boalemo dipersilakan menyampaikan informasi kepada redaksi.
Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Boalemo diharapkan membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada publik. Transparansi mengenai lokasi, luas kawasan, komoditas yang akan ditambang, dasar kajian, serta dokumen-dokumen pendukung bukan hanya menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan pembangunan.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah investasi bukan hanya berapa besar modal yang berhasil masuk ke daerah, melainkan juga seberapa kecil konflik yang ditinggalkan, seberapa baik lingkungan tetap terjaga, dan seberapa besar masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.
