BONPES. COM 2 Juli 2026 – Meninggalnya lima peserta pelatihan calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memunculkan beragam respons dari kalangan akademisi, pengamat, hingga pemerintah. Peristiwa tersebut dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pelatihan agar selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan calon pengelola koperasi sekaligus menjamin keselamatan peserta.
Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, sebagaimana dikutip NU Online, menilai pendekatan pelatihan bercorak militer bagi calon manajer koperasi perlu dikaji kembali. Menurutnya, kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi lebih menitikberatkan pada kepemimpinan, tata kelola organisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan akademisi hukum tata negara Feri Amsari dalam tayangan Kompas TV. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan sekaligus memastikan penyebab meninggalnya para peserta diusut secara transparan. Menurutnya, setiap program yang melibatkan masyarakat sipil harus mengedepankan aspek keselamatan, akuntabilitas, dan kesesuaian tujuan pelatihan.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan. Dalam penjelasan resminya, materi pelatihan akan lebih difokuskan pada pembinaan bela negara, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial, sementara materi fisik yang bercorak militer disesuaikan. Pemerintah juga menyatakan akan memperketat pemeriksaan kesehatan peserta dan meningkatkan pengawasan medis selama pelatihan berlangsung.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap program menjadi perhatian bersama. Kalangan akademisi mendorong agar metode pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan calon manajer koperasi, sedangkan pemerintah menyatakan telah mengambil langkah-langkah perbaikan agar tujuan pembinaan karakter tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Masukan dari akademisi dan pengamat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program sehingga tujuan penguatan kapasitas sumber daya manusia dapat tercapai dengan tetap mengutamakan keselamatan dan prinsip tata kelola yang baik.
